Tika Adriana - www.Konde.co
Sutipah kesal bukan kepalang saat membaca berita di beberapa media awal Juni lalu. Perempuan yang merupakan Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jember itu membaca pernyataan seksis dari seorang anggota DPRD.
Pernyataan itu dilemparkan oleh David Handoko Seto, anggota DPRD Jember ketika rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Ia meminta pejabat perempuan yang tidak bisa bersuara untuk masak di dapur saja.
“Pejabat-pejabat perempuan yang tidak bisa memberikan statement di kantor rakyat mulai besok pakai cuwek dan wajan saja dan masak di dapur,” kata David seperti dikuti Publis.id.
“Catat statement saya ini, wartawan dan televisi kalau mungkin bisa menyorot di dalam forum yang terhormat ini. Saya tantang saudara Fauzi kepala Bappeda, saudara Djoko Santoso kepala Inspektorat, Danang Andri Asmara dan Gatot, saudara Peny, saudara Yesy,” tantangnya.
Dalam wawancara dengan www.Konde.co, Sutipah mengatakan bahwa perkataan yang dilontarkan David itu tidak pantas sama sekali.
“Kan itu pejabat publik, itu artinya perempuan masih memiliki tantangan dalam membuktikan kiprahnya. Ini menjadi bentuk bias kesenjangan gender sendiri,” ungkap Sutipah kepada Konde.co, Selasa (23/06/2020).
Pernyataan pejabat bernada seksis tak hanya terjadi kali ini. Baru-baru ini, jika Anda masih ingat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, juga melontarkan candaan seksis. Ia menyamakan perempuan dengan virus corona. Sebagai perempuan, valid rasanya jika kita merasa geram dengan kalimat-kalimat yang merendahkan kita seperti itu. Apalagi hal tersebut disampaikan oleh pejabat publik. Orang yang seharusnya bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh warganya.
“Statement yang diucapkan David juga menunjukkan ketidakpekaan gender yang dimiliki wakil rakyat kita.Padahal di mana pun perempuan sudah banyak menempati posisi memimpin di ranah politik, ekonomi, pemerintahan, dan banyak hal,” ujar Sutipah.
Kita tak bisa menampik bahwa akses perempuan untuk mendapatkan kursi itu tak semudah laki-laki. Kita, para perempuan, harus berusaha dua kali lipat lebih keras daripada laki-laki untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilekatkan dengan laki-laki.
Kesadaran akan kesetaraan gender belum terlihat sampai sekarang. Alih-alih meminta maaf terhadap pernyataan yang ia sampaikan, David malah memilih tak ambil pusing dengan kritik itu. Sutipah dan kawan-kawan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) jelas kecewa. Mereka semakin sebal ketika legislator perempuan memilih hal yang sama dengan David: tidak ambil pusing.
“Kami menuntut David mencabut statementnya. [...] Harusnya kalau ingin mengkritik seseorang, tidak perlu membawa peran perempuan dalam domestik. Harusnya pejabat publik itu ada etika bicara di depan publik, memberi contoh bagi masyarakat di depan publik.
Saya sadar betul bahwa tak semua orangtua mampu berpikir secara jernih dan terbuka. Tak sedikit di antara mereka yang menjejali anaknya dengan budaya patriarkis. Melakukan kekerasan identitas terhadap anak sejak dini.
“Pembentukan awal laki-laki yang diarahkan menjadi kuat dan macho. Sedangkan perempuan mengasihi adalah bibit dari masyarakat patriatkial,” kata Sutipah.
Belum lagi pola pikir sosial seseorang yang menganggap bahwa pria merupakan makhluk superior dan suka mengatur perempuan. Ini ditambah dengan media-media yang tak mengedepankan nilai hidup perempuan. Perbuatan media yang justru semakin menyeret perempuan ke dalam kekerasan struktural itu.
“Partai politik harusnya menyadari bahwa perempuan adalah aset bangsa yang hanya didorong maju, bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitasnya. Perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam menyampaikan aspirasi politik,” tutur Sutipah.
Sebetulnya, Sutipah dan rekan-rekannya di KPI Jember sudah berkali-kali mendorong pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan pelatihan bagi para pejabat publik, mulai dari tingkat desa hingga ke kedudukan tertinggi.
Kesetaraan gender merupakan sebuah keniscayaan. Perempuan di ranah politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain bukan sekadar pelengkap. Para pejabat publik juga harus bisa menyampaikan aspirasi para perempuan, sehingga hak-haknya terpenuhi dan mendapatkan perlindungan dari negara.
(Foto/ilusrasi: Pixabay)
Tika Adriana, jurnalis perempuan yang sedang berjuang. Saat ini managing editor Konde.co
from KONDE - MEDIA FOR WOMEN AND MINORITY https://ift.tt/37U6vwZ Wanita Sehat
No comments:
Post a Comment